masukkan script iklan disini
ERA JATENG ■ Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta pelayanan publik tetap dilakukan dan berjalan sebagaimana mestinya di tengah pandemi Virus corona atau Covid-19.
Mendagri menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers di Gedung BNPB, Jakarta, pada Senin (16/03/2020).
Himbauan Tito ini mengacu pada kebijakan dari Kemenpan RB dan juga Bapak Presiden yang sudah menyampaikan, yaitu ASN dapat melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, kebijakan ini juga berlaku untuk ASN di tingkat daerah untuk bekerja dari rumah.
"Namun seperti apa pelaksanaannya di tiap-tiap daerah ini, diserahkan kepada kreativitas dan inovasi daerah, ini tidak berarti bahwa kegiatan ini berarti libur, tidak, bekerja tapi menggunakan sarana komunikasi tertentu dalam rangka mendukung kebijakan social distancing atau menjaga jarak agar tidak terjadi kontak fisik yang menjadi salah satu penyebab penularan," ujar Tito.
Tito menekankan yang paling utama layanan publik harus tetap berjalan, baik layanan publik sehari-hari, misalnya masalah Dukcapil, masalah dokumen kependudukan, maupun bidang yang lain. Dan juga yang paling penting tetap menyiapkan logistik yang cukup untuk warga di daerah masing-masing.
Sedang yang berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, Kemendagri bersama kementerian terkait melakukan kebijakan yang berkenaan dengan APBD Tahun 2020, di antaranya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan.
“Saya selaku Mendagri bersama dengan Menkeu Ibu Sri Mulyani, pada hari minggu yang lalu sudah mengeluarkan 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan revisi APBD," terang Tito.
Revisi APBD yang dimaksud yaitu peraturan Kemenkeu atau PMK Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, yang intinya adalah daerah dapat melaksanakan revisi, relokasi APBD dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan, baik dalam rangka peningkatan kapasitas Rumah Sakit sesuai dengan standar dalam rangka menangani Virus Covid-19 dan pencegahannya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga minta Pemda untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat di tengah pandemi corona, di samping memberikan bantuan berupa kebijakan bagi pengusaha mikro dan UMKM.
Untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang rentan, masyarakat yang belum mampu, ini diberikan bantuan selain dari Pemerintah Pusat memberikan dukungan melalui bantuan sosial, dan lain-lain.
Kemudian, lanjut Tito, membantu dunia usaha agar ekonomi kita tetap bergerak, tetap berjalan, terutama kepada pengusaha UMKM, dengan pengusaha mikro, ini agar dibantu, baik dalam kebijakan maupun dalam bentuk bantuan lainnya, sehingga usahanya tetap bisa berjalan dan tetap bisa menggerakkan roda ekonomi.
Terkait hal ini, Mendagri meminta Pemda untuk mengurangi kegiatan yang kurang penting seperti kegiatan seremonial, meeting-meeting yang kurang mendesak, termasuk melarang sementara melakukan dinas luar negeri bagi pejabat daerah.
Kemudian kurangi kegiatan yang tidak urgent, seperti kegiatan seremonial, meeting yang tidak perlu, bahkan perjalanan dinas yang tidak perlu.
"saya sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk kegiatan kunjungan ke Luar Negeri sedapat mungkin untuk ditunda, karena kasus virus corona sudah menjadi pandemi, artinya sudah mengglobal,” ujarnya.
Disampaikan juga oleh Mendagri bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirimkan pesan radiogram terkait kebijakan agar pejabat daerah menunda perjalanan ke keluar negeri.
Radiogram itu ditujukan untuk Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. Surat itu dikeluarkan pada Jumat 13 Maret 2020 berdasarkan keputusan pasca WHO yang telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.
■ R-01/rls
