masukkan script iklan disini
ERAJATENG.COM ■ Aksi ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Surakarta, Selasa (24/9/2019) siang, terpaksa tertahan di Jalan Adi Sucipto depan kantor DPRD Kota Solo yang terpasang barikade kawat berduri.
Massa mahasiswa yang mengawali aksi dari Plasa Stadion Manahan, lalu longmarch berjalan kaki sejauh hampir dua kilometer, tetap bertahan di jalanan sambil bergantian berorasi. Mereka menyanyi bernada protes, serta seruan peringatan "hati-hati provokasi" yang memanaskan suasana.
Akibat massa mahasiswa memadati badan jalan, arus lalu lintas antara simpang empat Manahan sampai Tugu Makutho Jajar sepanjang hampir satu kilometer dialihkan. Orasi para mahasiswa sempat dihentikan saat adzan zuhur berkumandang.
Kapolresta Surakarta, AKBP Andy Rivai, meminta aparat Dalmas dan Polwan negosiator untuk beristirahat shalat.
Meskipun jalannya aksi berlangsung tertib, aparat gabungan Polri dari sejumlah Polres dan Brimob tetap siaga penuh. Kendaraan taktis (Rantis) dari kesatuan Brimob Polda jateng yang disiagakan di dalam halaman kantor DPRD diubah posisinya menjadi berjajar menghadap arah massa mahasiswa. Sedangkan Detasemen Satwa Brimob juga disiagakan dekat deretan Rantis.
Di antara massa aksi yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Perjuangan Tani (KAMRAT), membeber poster di antaranya bertuliskan "Dewan Penggusur Rakyat", "Hei Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat", "Sego Liwet Lawuh Tempe DPR e Ruwet Karepe Pie", "DPR Medot Janji" dan "Beton Tani", "DPR RI Ambyar", 'Kuliah Pindah Gedung DPRD", dan "Kita Yang Minum Pemerintah Yang Maruk", dan lain sebagainya.
Peserta aksi yang mengenakan jaket almamater dan sebagian mengenakan baju berwarna hitam, juga membawa bendera organisasi kemahasiswaan, seperti "Pembebasan", "PMII", serta spanduk dan poster yang berisi tuntutan maupun sindiran kepada para wakil rakyat.
Humas KAMRAT, Moh Zalhairi, menyatakan, aksi tersebut bagian dari peringatan Hari Agraria. Mahasiswa yang mewakili rakyat mengugat pemerintah dan DPRD, di antaranya terkait dengan rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai merugikan rakyat.
"Salah satunya RUU Agraria yang makin mencekik rakyat biasa, khususnya petani. RUU itu kalau disahkan hanya menguntungkan pemilik modal atau investor," katanya. (GM/Tok Suwarto)
■
