masukkan script iklan disini
ERAJATENG.COM ■ Pengurus Besar Gerakan Pemuda Jakarta mendorong pemerintah untuk mengajukan usulan baru sebagai Kapolri yakni Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si guna menggantikan posisi Jendral Tito Karnavian yang kini telah menduduki posisi sebagai Mendagri.
Panglima Gerakan Pemuda Jakarta (GPJ) Ade Selon menilai Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si lebih layak menggantikan Tito, meskipun saat ini Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama lain yakni Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri.
"Kami menilai Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si lebih layak, karena beliau pemimpin yang tegas, wibawa, santun dan dekat dengan masyarakat, selalu menjalankan semangat PROMOTER," kata Ade, hari ini (26/10).
Dukungan kepada Irjen Pol Gatot Eddy Pramono M.Si untuk dicalonkan sebagai Kapolri, kata Ade berdasarkan hasil rapat dan musyawarah serta koordinasi dengan jajaran Pengurus Besar Gerakan Pemuda Jakarta.
"Perihal pergantian Kapolri, kami gerakan pemuda Jakarta sudah mengelar rapat evaluasi dan koordinasi jajaran pengurus besar gerakan pemuda Jakarta yang memutuskan memberikan dukungan ke Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si," imbuhnya.
Dalam rilisnya yang diterima redaksi hari ini, Ade menyebutkan bahwa guna membuktikan dukungan ini amat serius, PB GPJ rencananya akan menggelar aksi bersama pada senin dan rabu 28-30 oktober 2019 mendatang.
Sebelumnya, GPJ juga mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Jendral Pol Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. "Semoga amanah dalam melaksanakan tugas 5 tahun ke depan," pungkas Ade.
Sementara itu, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, dalam memimpin institusi Polri nantinya, Idham (Calon tunggal Kapolri) cenderung menggunakan pendekatan ala Densus 88 yang lebih condong ke arah penindakan dibanding pencegahan.
"Pak Idham ini juga mempunyai background dari Densus 88. Bayangan saya ke depan ini, style kepemimpinan Polri juga masih menggunakan Densus 88 yang lebih menekankan pada penindakan dari pada pencegahan," kata Bambang kepada Kompas.com, Kamis (24/10/2019).
■ R-0
